Friday, 5 August 2016

Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Barack Obama Dituding Kirim Uang US$400 Miliar ke Pemerintah Iran.
Pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Barack Obama dituding secara diam-diam mengirim uang tunai sebesar US$400 miliar atau setara Rp5,2 triliun kepada Pemerintah Iran, Januari  2016 lalu.

M enurut Wall Street Journal Rabu (3/8/2016). Dalam laporannya, uang tunai yang dikirim lewat sebuah pesawat kargo itu terdiri dari mata uang Euro, Franc Swiss dan mata uang lainnya. Uang tunai itu dikirim hanya beberapa jam setelah Iran membebaskan empat tawanan AS.

Keempat tawanan AS yang dibebaskan itu adalah Jason Rezaian, wartawan The Washington Post, Saeed Abedini keturunan Pakistan beragama Kristen, dan Amir Hekmati, bekas anggota marinir AS serta Nosratollah Khosravi-Roodsari, warga AS keturunan Iran.

Berita Wall Street Journal itu, kontan dijadikan alat tembak bagi Partai Republik yang tengah dilanda isu perpecahan antar elite politiknya. Dalam cuitannya di Twitter, kandidat Republik Donald Trump menuduh pengiriman itu merupakan skandal terburuk AS. "Hal itu menggambarkan betapa tidak becusnya Hillary Clinton saat menjadi Menlu AS. Dia yang mengusulkan menyogok 400 juta dolar ke Iran," tulis Trump.

Kritik pedas juga dilontarkan Senator Ted Cruz dari Texas. Dalam pernyataannya, Ted Cruz menuduh pengiriman uang itu, "Tak lebih dari uang sogokan ke Iran agar negara itu bersedia melakukan perjanjian nuklir," tulis Ted Cruz. "Tapi di lain pihak, uang itu untuk membiayai aksi terorisme dan mendorong mereka melakukan penangkapan warga kita lagi," lanjutnya.

Jurubicara Gedung Putih Josh Earnest membantah keras tuduhan kubu Republik itu. Menurut Earnest, dana itu sebenarnya milik Iran yang dibekukan di sejumlah bank luar negeri. "Jadi, uang itu bukan sogokan," kata Josh Earnest.

Dana segar yang terdiri dari berbagai mata uang asing itu dikirim lewat pesawat karena Iran dan AS tidak memiliki hubungan perbankan yang dapat digunakan mengirim uang itu. "Uang itu adalah milik Iran untuk membeli senjata pada 1979. Karena keburu terkena sanksi ekonomi, senjata itu tak jadi dikirim," tutur Josh Earnest.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (4/8/2016), juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, membantah tudingan bahwa uang itu dibayarkan secara diam-diam sebagai tebusan. Tudingan itu dilontarkan kalangan politikus Partai Republik baru-baru ini.

"AS, di bawah Presiden Obama, tidak membayar uang tebusan untuk menjamin pembebasan warga Amerika yang secara tidak adil ditahan di Iran dan kita tidak akan pernah membayar uang tebusan," tegas Earnest, yang juga menanggapi artikel media AS, Wall Street Journal (WSJ), yang melaporkan AS diam-diam mengirimkan uang tunai ke Iran via udara.

Pembayaran dilakukan segera di tengah kekhawatiran Iran bahwa AS terus menunda untuk memenuhi putusan pengadilan, karena muncul kritikan dalam negeri. Disebutkan sejumlah pejabat AS, karena saat itu Iran masih berada di bawah sanksi internasional, maka pembayaran dilakukan secara tunai dalam berbagai mata uang seperti Euro dan Franc Swiss dan mata uang lainnya.

Sementara itu, muncul pertanyaan soal waktu pembayaran dana amanah itu yang bertepatan dengan pembebasan warga AS yang ditahan Iran. Dilaporkan WSJ, bahwa beberapa pejabat senior pada Departemen Kehakiman AS sebenarnya keberatan uang itu dikirimkan via pesawat, pada saat yang sama ketika Iran membebaskan warga AS yang ditahannya. Keberatan itu, menurut WSJ, ditolak oleh Departemen Luar Negeri AS.

"Orang-orang tahu itu akan terlihat seperti apa, dan ada kekhawatiran bahwa warga Iran mungkin mengira uang itu sebagai uang tebusan," sebut seorang sumber yang memahami persoalan ini seperti dikutip WSJ.

Dalam pembelaannya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyebut pembayaran dana amanah itu sebagai keputusan bersama antar departemen pemerintah serta menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak keberatan departemen lainnya.

Terlepas dari itu semua, Ketua Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintah pada DPR AS, Jason Chaffetz, mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk memintanya hadir dalam sidang parlemen khusus membahas pembayaran dana kepada Iran itu. (detik/inilah)