Header Ads

Referendum 7 Agustus, Jadi Penentu Masa Depan Pemerintahan Thailand

Negara Thailand pada Minggu 7 Agustus 2016 ini akan melaksanakan referendum konstitusi. Sebab selama 10 tahun terakhir, kekuasaan di Negeri Gajah Putih terus berganti. Antara pemerintah yang dipimpin atau terkait dengan miliuner Thaksin Shinawatra atau pemerintahan yang dipegang oleh pihak junta militer seperti saat ini.

Referendum Minggu mendatang, akan menjadi yang pertama bagi rakyat Thailand setelah para jenderal berkuasa pada 2014. Saat itu, Thailand yang kini dipimpin oleh Jenderal Prayuth chan ocha, merebut kekuasaan dari adik Thaksin yakni, Yingluck Shinawatra. Rakyat pun menantikan apa yang akan dihasilkan dalam referendum ini.

Tetapi ketertarikan rakyat atas referendum ini masih minim. Bahkan jutaan rakyta Thailand masih belum menerima rancangan konstitusi baru dan pihak junta pun mmelarang kampanye yang menyuarakan perlawanan atas dokumen tersebut.

Pihak militer sendiri menegaskan bahwa konstitusi baru ini akan mampu mengatasi korupsi politik dan membawa kestabilan setelah pertarungan politik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kritik pun menyebutkan bahwa pihak junta ingin menegaskan kekuasaan militer dari demokrasi.

Apapun hasil referendum ini, rakyat Thailand mengharapkan konstitusi tersebut akan bertahan lama. Seperti yang disampaikan oleh seorang penjual bunga di sebuah kuil di wilayah  Ratchaprasong, Bangkok.

"Saya hanya ingin kedamaian tetap ada di negeri ini dan mendorong warga untuk membahas masalahnya tanpa da kekerasan," ujar Lakana Ponsin, seperti dikutip AFP, Jumat (5/8/2016).

Ponsin kerap menyaksikan secara langsung perpecahan menyakitkan yang terjadi, mulai dari aksi militer berdarah hingga serangan sampai pada protes warga yang melumpuhkan Bangkok saat itu.

"Sedih melihat apa yang terjadi di sini. Saya hanya ingin Thailand tetap damai, iklim ekonomi dan usaha tetap damai," pungkasnya.
 
Pada masa modern Thailand, rakyat sering melihat bagaimana demokrasi tersampingkan. Banyak warga yang tewas di jalan dan kebebasan berpendapat dikekang.

"Thailand saat ini sangat terpisah, ini kondisi terburuk yang pernah dialami dalam sejarah kami," tutur akademisi Thailand yang juga mantan diplomat, Pavin Chachavalpongpun.

"Tidak ada institusi yang netral dan dihormati oleh pihak yang berseteru," lanjutnya.

Kekacauan politik di Thailand dimulai pada 2006 lalu ketika militer melengserkan Thaksin,-yang akhirnya mengasingkan diri di luar negeri, demi menghindari penjara atas kasus korupsi- yang dianggapnya bermotifkan politik.

Protes yang saling bergantian antara pendukung Thaksin dan pemerintah pun terjadi. Pada 2010, pendukung Thaksin yang menyebut dirinya "Kaos Merah" banyak yang ditembak di wilayah  Ratchaprasong oleh pihak militer. Satu tahun kemudian, Yingluck terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand.

Namun pada 2013, protes kembali terjadi. Kali ini, para pendukung pemerintah yang menyebut dirinya sebagai "Kaus Kuning" melakukan protes dan berujung pada lengsernya Yingluck. Kudeta oleh militer yang terjadi pada Mei 2014 mengakhiri protes tersebut dan membuat militer kembali berkuasa.

Banyak pihak menyatakan bahwa krisis politik di Thailand dipicu oleh Raja Bhumibol Adulyadej yang sakit keras. Elit politik pun berlomba untuk meraih kekuasaan sebelum transisi terjadi di tubuh kerajaan.

Kebanyakan rakyat Thailand tidak mengenal monarki lainnya. Sementara Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dianggap tidak terlalu dihormati seperti halnya Adulyadej.

Tetapi pendukung pemerintah justru melihat konstitusi baru bisa memandu negeri ini memulai dari awal.

"Banyak negara yang melewati banyak hal. Thailand termasuk dalam salah satu negara itu, ini hanyalah proses yang harus kami lalui," ujar pengkritik keluarga Shinawatra, Akanat Promphan.

Namun tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa tujuan referendum ini hanya bertujuan untuk menjauhkan keluarga Shinawatra dari politik Thailand. Mereka juga mencurigai bahwa militer ingin memperkuat kekuasaannya.

Thaksin sendiri  mengkritik rancangan konstitusi yang akan membuat pemerintahan junta memimpin secara permanen. Pada Kamis (4/8), Shinawatra menyebut draft tersebut sebuah kebodohan.

Rancangan konstitusi ini akan diuji publik melalui referendum pada Ahad (7/8). Rakyat diminta memilih apakah bisa memberikan militer kekuasaan permanen dalam mengawasi perkembangan ekonomi dan politik.

Ini akan jadi referendum pertama yang mencari opini publik sejak junta merebut kekuasaan dari Yingluck, adik Thaksin pada 2014. Thaksin mengatakan rancangan konstitusi akan membuat pemerintah terpilih mustahil untuk memimpin.

Dalam pernyataan yang dikirimkan pada Reuters, Thaksin menyebutnya sebagai mimpi buruk dari kontradiksi dan kebingungan. "Rancangan itu dibuat untuk keberlanjutan kekuasaan absolut para perancang kudeta bahkan setelah konstitusi baru diproklamirkan," kata dia.

Junta mengaku ingin memastikan politik bersih dan mengakhiri kekacauan politik selama satu dekade karena kekuasaan Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Ia mengasingkan diri untuk menghindari tuduhan yang ia sebut bermotif politik.

Thaksin mengatakan konstitusi akan membawa banyak kekuasaan pada badan yang bertugas sebagai kontra-keseimbangan pemerintah. Konstitusi ini hanya akan membuat Thailand tidak punya pemerintah dalam arti sesungguhnya.

"Saya memprediksi, meski pemerintah baru menerima dukungan penuh dari rezim saat ini, akan tetap mustahil untuk mengatur ekonomi Thailand," kata Thaksin.

Sementara itu Ratusan pendukung mantan PM Yingluck Shinawatra langsung mengerumuni perempuan itu begitu dia tiba di pengadilan Bangkok, Jumat (5/8/2016) untuk menjalani sidang.

Yingluck, perdana menteri perempuan pertama Thailand, dilengserkan dari jabatannya oleh pengadilan beberapa hari sebelum panglima angkatan darat Jenderal Prayut Chan-0-Cha merebut kekuasaan pada Mei 2014.

Dia dimakzulkan terkait dugaan korupsi dalam skema subsidi beras yang mengalirkan banyak uang ke kawasan pertanian yang menjadi basis pendukungnya.

Yingluck kini menjalani sidang dan jika terbukti bersalah maka dia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Dalam penyambutan itu, banyak pendukungnya yang memberi sekuntum bunga mawar merah, yang merupakan warga dari gerakan akar rumput pendukung Yingluck.

Di hadapan para pendukungnya itu Yingluck menegaskan dia tidak bersalah dan jutaan dolar uang yang hilang terjadi setelah dia disingkirkan dari jabatannya.

Yingluck juga menyerukan agar rakyat Thailand memberikan suara dalam referendum pada Minggu (7/8/2016) terkait konstitusi baru yang disusun militer.

"Saya ingin mengundang semua rakyat Thailand untuk memberikan suara. Saya tak ingin hanya sedikit warga yang memberikan suara jika tidak maka hasilnya tak akan sesuai dengan keinginan kita, pihak yang ingin menyaksikan masa depan demokrasi," tambah Yingluck.

Partai Pheu Thai pimpinan Yingluck sangat khawatir jumlah pemilik suara yang datang ke TPS sangat minim. Apalagi sebagian besar masyarakat pedesaan tak tahu pengaruh konstitusi baru ini kepada mereka.

Minimnya rakyat yang memberikan suara bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi militer yang menjanjikan konstitusi baru ini bisa membawa stabilitas jangka panjang untuk Thailand. (kompas/republika/metrotv)
Powered by Blogger.