Friday, 3 February 2017

Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Nahdlatul Ulama Nilai Ahok Politisasi Ma'ruf Amin.
Katib Syuriyah PB Nahdlatul Ulama Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihak Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) melakukan tindakan politis dengan menuduh Ma'ruf Amin menyembunyikan identitasnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama.

"Tuduhan BTP dan penasehat hukum BTP kepada Ketua Umum MUI menyembunyikan sebagai mantan Wantimpres adalah tindakan yang sangat politis," kata Niam di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pekerjaan Ma'ruf yang disebutkan sebanyak 12 buah dalam BAP adalah yang sedang dijalani atau yang masih diemban.

Sementara yang sudah tidak dijabat Ma'ruf, kata dia, tidak disebutkan, termasuk jabatan Wantimpres, anggota DPR RI dan ketua Komisi VIII DPR.

"Ini yang dipolitisir, hingga keluar tuduhan menyembunyikan status," kata dia.

Tuduhan menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi, hingga kesaksian bohong adalah tuduhan tak berdasar, menghina dan merendahkan Ma'ruf. "Dan pasti melukai perasaan umat," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI.

Terkait perbincangan lewat telepon antara Ma'ruf Amin dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Niam mengatakan dua belah pihak memang melakukan kontak.

Akan tetapi, komunikasi via telepon itu sudah dikonfirmasi Ma'ruf ke media jauh hari. Ma'ruf dan SBY juga tidak merahasiakan peristiwa itu.

Soal pembicaraan dua belah pihak berisi pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa soal penodaan agama oleh Ahok merupakan fitnah serta merendahkan harkat dan martabat ulama.

"Framing ini mengesankan fatwa keluar karena pesanan dan berdimensi politik," kata dia.

Sementara itu - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Syarifuddin A Gani meminta penegak hukum mengusut dugaan penyadapan telepon Ketum MUI Pusat Ma'ruf Amin oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Meminta aparat penegak hukum untuk memproses... dugaan penyadapan telepon yang dinyatakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017," kata Syarifuddin lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Syarifuddin Gani mengatakan pengusutan itu harus dilakukan secara adil dan transparan terhadap Ahok dan tim penasehat hukumnya.

Syarifuddin juga meminta Ahok untuk mengendalikan dan mengubah perilakunya sehingga tidak memicu kontroversi dan kegaduhan dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia terutama di Jakarta.

Umat Islam Jakarta, kata dia, agar merapatkan barisan sehingga tidak berpecah-belah.

Persatuan umat, menurut dia, sangat penting agar tetap bersatu dan tidak tercerai-berai.

Dia juga meminta umat Islam Jakarta supaya terus mendekatkan diri kepada Allah dan menaati Fatwa MUI dan teladan ulama. (antara)