Tuesday, 6 November 2018

Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Elysa Auri Minta SKPD Optimalkan Realisasi DAK Fisik. SKPD di Provinsi Papua Diminta Optimalkan Realisasi DAK Fisik
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta lebih mengoptimalkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sisa waktu tahun anggaran 2018.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri di Jayapura, Kamis (1/11) petang.

“SKPD harus mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan DAK fisik dengan sisa waktu tinggal dua bulan lagi. Dengan harapan agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi cenderawasih, akan bisa terwujud,” terangnya.

Diakuinya, realisasi DAK fisik di Papua sampai bulan Oktober, menempati urutan terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Realisasi DAK fisik hingga saat ini baru mencapai Rp.2,56 triliuan atau 52,5 persen dari total pagu yang mencapai Rp4,98 triliun pada tahun ini.

Padahal, sambung dia, pagu DAK fisik untuk Papua sebenarnya merupakan yang tertinggi se - Indonesia. Sebab alokasinya terdistribusi kedalam 26 bidang, yang terdiri dari 11 bidang DAK reguler, 9 bidang DAK penugasan dan 6 DAK afirmasi.

“Intinya masihnya rendahnya realisasi DAK fisik tersebut memang wajib menjadi perhatian kita bersama. Sebab pada satu sisi kita mendapatkan alokasi pagu terbesar, namun disisi lain realisasi penyaluran dan penyerapannya kami di Papua yang paling rendah”.

“Untuk itu, saya minta semua SKPD kerja keras supaya bisa memaksimal anggaran yang ada untuk membangun daerah ini,” seru dia.

Sementara selain DAK fisik, Provinsi Papua juga memperoleh alokasi dana desa yang besar dengan jumlah Rp.4,29 triliun. Alokasi tersebut diperuntukan bagi 5.400 desa/kampung yang terbesar di 29 kabupaten/kota.

Menurutnya, proses penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tergolong lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Hanya saja. penyerapan dana desa dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) serta penggunaannya, terkadang masih mengalami beberapa hambatan. “Antara lain, dikarenakan desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan desa periode sebelumnya dan adanya kesulitan akses keberbatasan SDM.”

“Untuk itu, kami harap perangkat desa dapat terus bersinergi dalam mengawal dan memanfaatkan dana desa, dengan harapan pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal,” tambahnya. (DiskominfoPapua)