Friday, 8 February 2019

Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Ekonomi di Papua Terpengaruh Pemberlakuan Bagasi Berbayar Maskapai Penerbangan.  Ekonomi di Papua Terpengaruh Pemberlakuan Bagasi Berbayar Maskapai PenerbanganJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menilai pemberlakuan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan, cukup berdampak negatif terhadap aktivitas maupun kegiatan ekonomi masyarakat di bumi cenderawasih.

Kendati belum melakukan penghitungan, menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, dampak itu mulai terlihat dari jumlah penumpang yang datang dan pergi di Bandara Sentani Jayapura, yang tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

“Hal demikian, pula kita hawatirkan berdampak pada para Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM),” terang Simon di Jayapura, kemarin.

Ia katakan, berbicara mengenai jumlah kunjungan di bandara-bandara, erat kaitannya dengan wisatawan mancanegara (wisman).

Dengan demikian, ia meyakini nilai rupiah yang besar untuk membeli tiket pesawat ke Papua, ditambah bagasi berbayar senilai diatas Rp50 ribu per kilogram, maka dapat dipastikan para wisatawan akan berpikir panjang untuk berkunjung ke provinsi tertimur di Indonesia ini.

“Orang di Jakarta bisa berpikir dua kali sebab biaya ke Papua lebih mahal ketimbang ke Malaysia, Thailand atau Singapura. Belum lagi seorang penumpang hanya dikenakan jatah tujuh kilogram tas ukuran sedang atau kecil. Sehingga bila kelebihan sekilo langsung diminta membayar kelebihannya.”

“Memang kita belum ada data pasti seberapa besar pengaruhnya, tapi sudah pasti berdampak,” akunya.

Dia katakan, pihaknya baru mendorong pihak terkait untuk sama-sama dengan institusinya melakukan pengukuran, seberapa besar dampak dari pemberlakuan bagasi berbayar. Oleh karenanya, ia dalam waktu dekat bakal menghubungi pemerintah daerah dan pihak terkait, untuk menghitung seberapa besar dampak dari pemberlakuan bagasi berbayar itu.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Eko Mardiana siap melakukan perhitungan bersama pihak terkait. Pihaknya pun berharap kebijakan ini agar dapat dikaji ulang, sebab cukup membebani konsumen. (DiskominfoPapua)